RSS

APLIKASI HUKUM INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN NASIONAL DALAM PRAKTEK NEGARA INGGRIS

05 Dec

Siapa yang tidak mengenal Negara Inggris tentu kita tahu minimal pernah mendengarnya dan dalam media apapun telah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari terlihat dengan adanya bahasa Internasional pun menggunakan bahasa Inggris. Timbul pertanyaan bagi kita semua yang mungkin awam dalam pengetahuan tentang Negara Inggris, ini akan dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang yang bisa dilihat dari sudut pandang politik, hokum, historis-sosiologis dan budaya.Di sini yang akan dibahas terkait dengan permasalahan hokum. Dengan permasalahan hokum ini akan mempengaruhi banyak hal terutama dalam hubungannya dengan Negara lain dengan begitu diperlukan suatu peraturan hokum yang mengikat agar suatu hubungan dengan Negara lain dapat teratur.

Berkenaan dengan Inggris, bahwa Inggris adalah salah satu Negara tertua di dunia yang telah banyak memiliki dan meninggalkan tradisi politik,hukum dan ketatanegaraan yang tidak saja berlaku dan berpengaruh di Inggris tetapi juga belahan dunia lainnya.Maka daripada itu Inggris sering kali dijadikan model atau bandingan oleh Negara-negara lain di dunia. Bahkan dalam bidang hukum, apa yang disebut anglo Saxon cikal bakalnya adalah hukum yang berlaku dan berkembang di Inggris.

BRITISH MUSEUM JUST FABULOUS
BRITISH MUSEUM JUST FABULOUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Inggris yang sangat menonjol adalah terkait dengan hukum kebiasaan yang di sana hukum Kebiasaan Internasional diterima sebagai bagaian dari berlaku sebagai hukum nasional Inggris.Prakteknya Inggris menunjukkan bahwa hukum kebiasaan Internasional bagian dari hukum nasional Inggris.Namun tidaklah semua hukum kebiasaan Internasional harus diterima semua dalam hukum nasional Inggris.

Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara

Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara

 

Dalam hal ini ada suatu syarat yang harus dipenuhi supaya hukum kebiasaan internasional itu dapat diterima sebagai bagian hukum nasional Inggris.Syarat tersebut adalah, hukum kebiasaan internasional itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Inggris. Jika hukum kebiasaan itu bertentangan dengan undang-undang Inggris, baik undang-undang itu lahir lebih dahulu atapun belakangan dari pada hukum kebiasaan internasional itu, maka Inggris akan menolak hukum kebiasaan internasional dan mengutamakan penerapan undang-undangnya. Hal ini berarti bahwa Inggris akan mendahulukan hukum nasionalnya sendiri atas hukum kebiasaan internasional.

PENGADILAN INGGRIS
Sebagai Negara yang bersistem hukum common law dimana peranan badan peradilan dalam proses pembentukan hukum cukup berpengaruh, badan peradilan khususnya badan peradilan tertinggi di Inggris mempunyai peranan penting.Dapat diambil contohnya adalah jika misalnya Mahkamah Agung Inggris pada suatu waktu memeutuskan bahwa suatu kaidah hukum kebiasaan internasional dinyatakan menjadi bagian dari hukum nasional Inggris maka seluruh badan peradilan Inggris yang lainnya harus menaati. Meskipun kemudian timbul hukum kebiasaan internasional baru yang bertentangan atau mengapuskan keberadaan hukum kebiasaan Internasional yang sudah dinyatakan sebagai bagian dari hukum nasional Inggris itu.Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Inggris tetap masih mengutamakan hukum kebiasaan yang sudah diadaptasi sebagai bagian dari hukum nasionalnya itu, sampai nantinya pada suatu wakty Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa hukum kebiasaan Internasional baru itudapat dinyatakan sebagai bagian dari hukum nasional Inggris menggantikan kedudukan dari hukum kebiasaan Internasional yang lama tersebut.

Lebih lanjut lagi bahwa Pengadilan Inggris juga harus menaati tindakan dan kebijaksaan pada pihak eksekutifnya yang berkenaan dengan masalah-masalah luar negeri atau masalah Internasional yang memang merupakan hak prerogative dari eksekutif, misalnya jika eksekutif Inggis telah memberikan pengakuan (recognition) atas suatu Negara baru atau pemerintah yang sah dari suatu Negara, maka pengadilan wajib menaati tindakan eksekutif tersebut.Ataujika eksekutif melakukan nasionalisasi milik asing atau melakukan deportase terhadap orang asing maka badan-badan pengadian harus menaatinya.

PERJANJIAN INTERNASIONAL
Berkenaan dengan perjanjian internasional, Inggris dalam prakteknya membedakan dua golongan perjanjian internasional. Pertama, perjanjian internasonal yang harus membutuhkan persetujuan parlemen, supaya bisa diterima atau masuk menjadi bagian dari hukum nasional Inggris. Kedua, perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan perstujuan parlemen untuk dapat diterima atau masuk menjadi bagian dari hukum nasional Inggris.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang membutuhkan persetujuan parlemen-parlemen adalah perjanjian-perjanjian internsional yang menyangkut hal-hal yang cukup prinsip dan penting, seperti misalnya perjanjian-perjanjian yang materinya mengatur tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan soal-soal garis batas wilayah, hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga Negara, masalah-masalah keuangan dan lain-lainnya yang sederajat dengan itu.

Sedangkan masalah-masalah lainnya yang lebih bersifat teknis yang tidak begitu prinsip dan penting, untuk dapat diterima dan diterapakan sebagai bagian dari hukum nasional inggris tidak perlu diajukan kehadapan parlemen untuk dapat mendaptkan persetujuannya.Dengan kata lain, perjanjian seperti ini berbau langsung dengan sebagai bagian dari hukum nasional Inggris.

 
Leave a comment

Posted by on December 5, 2010 in international

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: