RSS

Good Luck : Materi Tambahan

Adek adek ku yang ku cintai dan teman sekalian yang berbagia dalam lindungan Tuhan. Semoga semua dapat belajar melalui blok ini.

Oh ya apabila adek adek ku, ingin mendalami materi PKn baik materi SMP or SMA kalian bisa mendapatkan materi dan juga penjelasan agar lebih mendalam secara langsung melalui email saya di bawah ini:

desi.uny.pknh@gmail.com

jika ingin berbincang bincang langsung dengan kakak, khususnya yg ada di Yogya. Kakak siap membibing kalian or privat adek adek khusus di Yogya hehehe……

Oke. Semangat dan terus belajar…..

 
Leave a comment

Posted by on January 31, 2014 in education

 

RESUME: Hukum Kekerabatan

Anak Anak Abah

Image by rizalis (malaysian macro team) via Flickr

 A. HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANG TUANYA

1. Adaya pembedaan hubungan antara hubungan kekerabatann sebagai pengertian umum dan hubungan anak dengan orang tuanya sebagai hubungan khusus.Hal ini perlu karena : a) Di dalam struktur patrilinerar b) Di dalam stuktur matrilinerar c) Berbagai hubungan (kewajiban alimentasi ,hak untuk dipelihara ,wewnang untuk mengawinkan,hubungan –hubungan pewarisan) 2. Anak yang lahir di dalam perkawinan,beribu wanita yang melahirkannya dan berayah pria suami ibunya,penyebab kelahiran dia. 3. Tetapi berhubungan dengan itu,baik dahulu maupun sekarang orang mengenal lembaaga –lembaga yang bermaksud melepaskan ibu dan anaknyanya dari nasib yang malang itu : a) Kawin paksa dari pria dengan wanita yang menunjuknya sebagai orang yang menghamilinya(tunangan atau bukan).contoh:di Sumatra Selatan b) Kawin darurat,kawinnya sembarang pria supaya kelahiran bayinya Nanti terjadi di dalam ikatan perkawinan yang sah(Jawa:nikah tembelan;bugis:’’pattongkoh sirik’’ penutup malu. 4. Di Minahasa hubungan anak dengan pria tak kawin yang menurunkannya serupa dengan ayahnya 5. Bila seorang anak selama ikatan perkawinan diturunkan oleh pria lain daripada yang telah nikah dengan ibunya maka ayah anak itu menurut Hukum Adat ialah pria yang nikah sah ibunya(di Jawa)Di Minahasa:ayah biologis juga sebagai ayah yuridis 6. Anak –anak keturunan selir dikebelakangkan terhadap anak –anak keturunan isteri utama dalam hak atas warisan dan hak atas derajat/martabat ayahnya 7. Akibat hokum dari hubungan anak -ayah dan anak ibu ialah : a) Larangan kawin anatara ayah dengan anak perempuannya,anatra ibu dengan anak laki -laki di semua wilayah b) Kewajiban alimentasi dan hak untuk dipeihara secara timbale balik c) Jika sang ayah ada,maka ia sealu harus bertindak wali dari anaknya perempuan pada upacara akad nikah secara islam 8. Pengahpuasan,pengusiran anak laki –laki oleh ayahnya kesemuanya itu formal di berbagai lingkungan hokum.di Bali ‘’pegat mapianak’’ 9. Menitipkan seorang anak kedapa orang lain untuk dipelihara sebagai anak piara adalah suatu cara yang boleh dijalankan oleh orang tua untuk melaksanakan kewajibannya member nasfah kepada anaknya

B. HUBUNGAN ANAK DENGAN KELOMPOK-KELOMPOK KEKERABATAN/WANGSA

Anak Anak Abah

Image by rizalis (malaysian macro team) via Flickr

1. Dalam lingkungan hokum hubungan antara kelompok wangsa ayah dan anak adalah sama belaka dengan hubungan kelompok wangsa ibu dengan anak yang bersangkutan ini terdapat di dalam susunan/tertib parental 2. di beberapa lingkungan hokum lainnya terdapat tata-kewenangan social yang bersifat patrilinial atau matrilineal 3. hubungan social dari anak terhadap kelompok kewangsaaan ibunya berbeda dengan hubungan sosialnya terhadap kelompok kewagsaan ayahnya : a) pada tertib matrilineal yang social terpenting bagi si anak ialah kelompok wangsa ibunya,sebab dengan mereka itulah si anak segara bertemu di dalam segala hubungan hidupnya :larangan kawin,exogami,berlaku dalam kelompok tersebut b) pada tertib patrilineal gens si ayah memegang peranan terpenting pula 4. pada suku –suku bangsa pribumi mengenal 2 jenis perkawinan : a) perkawinan jujur,yang mengakibatkan si anak masuk ke dalam bagian gens(patrilineal)ayahnya b) perkawinan amabil anak yang mengakibatkan si anak masuk ke dalam bagian gens(patrilineal)ibunya 5. suatu tata kewangsaan segi satu dapat mempunyai corak parental tertentu ,bila : a) exogami tidak ada(Bali)atau tidak lazim lagi (Mentawai) b) perkawinan di lingkungan bagian clan dibenarkan demi pengehematan biaya(Timor-Tengah) c) perkawinan yang mengakibatkan si anak berkedudukan sama terhadap kelompok wangsa ayahnya dan kelompok wangsa ibunya(semando rajo –rajo’’ di Rejang ‘’Tambik anak jurai dua negeri dua’’ 6. suatu cirri umum di dalam tata kewangsaan di Indonesia ialah penilaian wangsa klassifikatoris(penilaian menurut abu-nya).Seluruh generasi orang tuanya dalam beerapa hal yang berkedudukan serupa dengan ayah dan ibu sendiri terhadap si anak.Perbedaan generasi menimbulkan larangan kawin.

C PEMELIHARAAN ANAK YATIM

1. Jika kedua orang tuanya tidak ada lagi maka yang wajib mengurus dan memelihara yatim –piatu ialah wangsa –wangsa(kerabatan) terdekat dari salah satu di antara kedua belah kelompok yang berkesempatan /berkesempatan terbaik pula.Dalam menghadapi penyelesaian yang konkret dalam dua factor tersebut adalah : a) Wangsa terdekat b) Berkesempatan terbaik (terlepas dari pilihan –pilihan anak –anak sendiri adalah urusan kerabat. c) Landraad di Jawa dan Madura dapat mengakat sesorang wali (voogd)manakala: • Timbul kesulitan mengenai hal itu • Tiada ada seseorangpun yang bersedia • Ada yang bersedia namun tidak cakap /memadai(Bab II Ordanansi S.1931-53 2. kalau di kalangan suatu suku bangsa bertata-kewangsaan khusus yang meninggal adalah salah satu orang tua yang tidak menyerahkan anak –anak ke dalam kekuasaan Kepala kerabatnya sendiri maka orang tua yang masih hidup itu melanjutkan sendiri ‘’kekuasaan orang tua’’di bawah naungan ototitas kekerabatnya ,;jelasnya dalam hal ini yang meninggal ialah ; a) si ayah Mingkabau b) si ibu melakukan perkawinan jujur di tanah Batak ,Lampung,Bali dan sebagainya 3.kalau kedua orang tua meninggal,maka kekuasaan atas anak – anak pemeliharaan diri maupun harta bendanya di dalam tata kewangsaan berkonsekwensi unilateral jatuh(menetap) di tangan Kepala –Kepala atau Pengetuan –Pengetuan kerabat yang sudah menguasai seluruh keluarga(berhubung dengan perkawinan orang tuanya)

D. PENGAMBILAN /PENGAKATAN ANAK

Nederlands: negatief. Portret van Anak Agung R...

Image via Wikipedia

1. Perkawinan ambil anak .Di dalam tata kewangsaan patrilineal ,dengan Kepala kerabat yang menguasai dan akan digunakan oleh warga –warga kerabat yang berwangsa denganya menurut garis keturunan laki –laki maka denga suatu perkawinan tanpa jujur,kewangsaan biologis itu lewat si ibu dapat diberi kekataan berlaku sosial,sehingga anak –anaknya nanti termasuk dalam kerabat (patrilineal) ibunya 2. adopsi yang terdapat merata di seluruh nusantara ,ialah suatu perbuatan memungut seseorang anak dari luar ke dalam kerabat,sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis a) pertama –tama harus disebut adopsi dari anak asing di dalam suatu kelompok kewangsaan yang kuat ,suatu bagaian klan,suatu kekerabatan. b) Di Mingkabau rupa -rupanya tidak ada adopsi ,diwilayah perbatasan anatara Mingkabau dan Mandailing ada sekali sekali dua ,sedangkan di Angkola tidak ada 3. Di lembaga adopsi kemenakan (laki –laki dan peempuan)di Sulawasi ,Jawa dan tempat –tempat lain ,yang terdapat di samping adopsi anak asing serta dapat dibedakan daripadanya karena perbedaan sebutan dan tidak tiadanya pembayaraan(Gayo,Pasemah,kelompok Papandon di Lampung) • Adopsi kemenakanadalah suatu perkiaran di dalam lingkungan kerabat dalam arti luas (dapat dibandiingkan dengan perkisaran milik tanah karena pembagian harta semasa pewaris masih hidup ,adopsi semacam ini biasanya dilakukan tanpa pembayaran 4. sebagai lembaga –lembaga tersendiri dapat disebut adopsi anak tiri(anak kandung istrinya) oleh suami yang tidak mempunyai anak sendiri,seperti terdapat di Rejang (mulang jurai)perbuatan itu tidak dibenarkan selama ayah kandung dari anak itu masih hidup. 5. akhirnya perlu disebut suatu perbuatan hukum yang mengubah posisi seseorang anak dalam tata-kewangsaan,yaitu:seorang ayah memindahkan seorang atau dua orang anaknya dari bagian clan(suku)ibunya(berdasarkan perkawinan ambil –anak orang tuanya)ke dalam uku ang ayah sendiri,pemindahannya itu berdaarkan suatu pembayaran tradisional pada saat upacara nikah atau karena pembayaran kemudian(pedaut di Rejang) dan pemindahan ini termasuk pemuatan tuani.

 
Leave a comment

Posted by on January 16, 2012 in law

 

Tags:

KEJAHATAN KOMPUTER (CYBER CRIME) DILIHAT DARI PRESPEKTIF KRIMINOLOGI (Kasus Pembobolan Situs KPU Oleh Para Hackers)

English: The logo or emblem of Komisi Pemiliha...

Image via Wikipedia

BAB I
PENDAHULUAN

Sejak zaman Orde baru dahulu masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama pembangunan. Salah satu unsur dalam trilogi Pembangunan yang didengung-dengungkan dulu adalah ingin diwujudkannya dalam usaha pembangunan nasional adalah “terciptanya stabilitas nasional yang aman dan dinamis”. Namun sampai era reformasi dewasa ini pekerjaan tersebut tidak pernah selesai. Padahal adanya kondisi penegakan hukum yang mewujudkan stabilitas nasional tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dengan adanya stabilitas nasional yang aman dan dinamis itu akan memungkinkan negara dan rakyat hidup dalam keadaan aman dan damai, bebas dari segala ancaman dan rongrongan. Namun dalam kenyataannya dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut terdapat kendala-kendala yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri.
Salah satu kendala atau hambatan itu adalah prilaku individu atau sekelompok individu yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma yang tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, agama maupun dalam konteks ini terutama norma hukum pidana yang sifatnya tertulis yang oleh masyarakat disebut sebagai kejahatan.
Seiring dengan perkembangan teknologi Internet pada zaman skarang yang semakin berkembang pesat, menyebabkan banyak bermunculan kejahatan yang disebut dengan “CyberCrime” atau kejahatan melalui jaringan Internet. Banyak munculnya beberapa kasus “CyberCrime” di Indonesia maupun didunia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya CyberCrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet

BAB II
PEMBAHASAN

A.KASUS

Cybercrime Polisi Buru Hacker Tabulasi KPU
Polisi akan memburu peretas yang mengganggu pusat tabulasi KPU.
Rabu, 15 April 2009, 12:54 WIB
Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews – Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down (terganggu) beberapa kali. Untuk menangani kasus kriminal di dunia maya yang biasa disebut cybercrime, Komisi Pemilihan Umum sudah menggandeng kepolisian.
“Cybercrime polisi juga sudah membantu. Domain kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian,” kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU, Husni Fahmi, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2009. Menurut Husni, tim kepolisian pun sudah mendatangi Pusat Tabulasi Nasional KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat itu. Mereka akan mengusut adanya dugaan kriminal dalam kasus kejahatan dunia maya dengan cara meretas. “Kami sudah melaporkan semuanya ke KPU. Cybercrime sudah datang,” ujar dia.
Sebelumnya, Husni menyebut sejak tiga hari dibuka, Pusat Tabulasi berkali-kali diserang oleh peretas. “Sejak tiga hari lalu dimulainya perhitungan tabulasi, sampai hari ini kalau dihitung-hitung, sudah lebih dari 20 serangan,” kata Husni, Minggu (12/4).Seluruh penyerang itu sekarang, kata Husni, telah diblokir alamat Internet Protocol-nya oleh PT Telkom. Tim TI KPU bisa mengantisipasi serangan karena belajar dari pengalaman 2004 lalu. “Memang sempat ada yang ingin mengubah tampilan laman tabulasi nasional hasil pemungutan suara milik KPU, tetapi segera kami antisipasi,” ujar dia.
PENGALAMAN PEMILU TAHUN 2004
Pembobol Situs KPU Ditangkap (kompas,2004)
Jakarta, Kompas – Aparat Satuan Cyber Crime Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menangkap Dani Firmansyah (25), yang diduga kuat sebagai pelaku yang membobol situs (hacker) di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu Komisi Pemilihan Umum (TNP KPU).Kepada polisi, Dani mengaku meng-hack situs tersebut hanya karena ingin
mengetes keamanan sistem keamanan server tnp.kpu.go.id, yang disebut-sebut mempunyai sistem pengamanan berlapis-lapis.”Motivasi tersangka melakukan serangan ke website KPU hanya untuk memperingatkan kepada tim TI KPU bahwa sistem TI yang seharga Rp 125 miliar
itu ternyata tidak aman. Tersangka berhasil menembus server tnp.kpu.go.id
dengan cara SQL Injection,” kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal
Makbul Padmanagara. Ia didampingi Kepala Bidang Humas Komisaris Besar
Prasetyo dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Edmond Ilyas.Meski perbuatan itu hanya iseng, kata Makbul, polisi tetap menilai tindakan Dani
telah melanggar hukum. “Kalau kita mempunyai keahlian tertentu, janganlah
disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hukum. Lebih baik datang ke KPU.
Bilang, ’Pak, ini masih bisa ditembus’. Itu akan jauh lebih bermanfaat,” tutur
Makbul.
Saat diperiksa polisi ,Dani tampak ditemani ibunya. Dani tidak banyak bicara, tapi sempat tertawa ketika ditanya wartawan mengenai keahliannya menghack
sebuah situs di internet. Suara tawanya seperti tawa anak nakal yang kepergok sedang berbuat jahil.Menurut ibunya, Dani mempelajari teknologi komputer sejak kelas satu
SMU. “Belajar secara otodidak, tidak sekolah khusus komputer atau kursus,” kata sang ibu, yang enggan menyebut namanya.Selain kuliah, Dani bekerja sebagai konsultan teknologi informasi (TI) di PT Danareksa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, dengan gaji Rp 3 juta per bulan.Untuk itu, ia harus bolak balik Jakarta-Yogya. Paling tidak satu minggu sekali ia harus ke Jakarta untuk melaksanakan kontrak kerjanya dengan PT Danareksa.Dalam meng-hack TNP KPU, Dani pun memanfaatkan fasilitas PT Danareksa.
Pada Jumat 16 April, Dani mencoba melakukan tes sistem sekuriti kpu.go.id
melalui XSS (cross site scripting) dengan menggunakan IP Public PT Danareksa 202.158.10.117, namun dilayar keluar message risk dengan level low (website KPU tidak dapat ditembus atau dirusak).Hari Sabtu, 17 April 2004 pukul 03.12,42, Dani mencoba lagi menyerang
server tnp.kpu.go.id dengan cara SQL Injection dan berhasil menembus IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, serta berhasil meng-up date daftar nama partai pada pukul 11.23,16 sampai pukul 11.34,27. Teknik yang dipakai Dani dalam meng-hack yakni melalui teknik spoofing (penyesatan). Dani melakukan hacking dari IP public PT Danareksa 202.158.10.117, kemudian membuka IP Proxy Anonymous Thailand 208.147.1.1 lalu msuk ke IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134,dan berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta pemilu.
Menurut polisi, Dani juga mengubah hasil perolehan suara dengan cara
perolehan suara dikalikan 10. Tetapi upaya itu tidak berhasil, karena field jumlah
suara tidak sama dengan field yang Dani tulis dalam sintaks penulisan.
Menurut Kepala Polda Metro Jaya, pengungkapan kasus pembobolan situs
KPU ini merupakan keberhasilan Satuan Cyber Crime yang menonjol sejak dua
tahunan satuan tersebut terbentuk. “Sebetulnya, banyak kasus cyber crime yang
sudah diungkap, namun baru kasus ini yang mendapat sorotan publik cukup besar.
Keberhasilan kami juga dibantu instansi lain seperti KPU dan telekomunikasi,”
tutur Makbul.
Ia menambahkan, karena undang-undang tentang cyber crime belum ada,
tersangka Dani dikenakan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Salah satu pasal yang disangkakan adalah Pasal 50, yang ancamannya pidana
penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta.
B.ANALISIS KASUS
1. OBYEK
a.Kejahatan
Berdasrkan kasus di atas kejahatan dapat kami lihat bahwa:
 Jenis Kehatan
Cyber crime adalah kejahatan yang termasuk dalam katagori yang termasuk dalam katagori kerah putih (white collar crime).Di mana pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan teknis yang cukup tinggi.
kejahatan Cyber Crime : yaitu kejahatan yang berhububngan dengan dunia maya yang melanda pada Tabulasi KPU karena ulah para Hacker yang menganggu system jaringan computer KPU baik itu merusak , atau mengurangi ,mengubah data,atau juga menyebar virus-virus sehingga timbul kerusakan data perhitingan suara pada pemilu 2009 kemarin.Hal itu juga dilakukan pada pemilu 2004 juga,ini berarti system keamanan KPU kurang ketat sehingga mudah dimasuki para hacker untuk mengganggu system computer KPU.
 Kegiatan Kejahatan:
Pada Pemilu 2009
Kegiatan ini dilakukan dengan cara meretas yang termasuk dalam kegiatan hacking,yaitu melakukan akses tanpa izin atau dengan melawan hokum terhadap system keamanan kompoter KPU.Sehingga para hacker dapat menjebol system keamanan KPU.
Pada Pemilu 2004
Teknik yang Dipakai Dani dalam meng-hack :
1. menyerang server tnp.kpu.go.id
2. teknik spoofing (penyesatan). Dani melakukan hacking dari IP public PT Danareksa 202.158.10.117, kemudian membuka IP Proxy Anonymous Thailand 208.147.1.1 lalu masuk ke IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, dan berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta pemilu.Data KPU merupakan data rahasia (intansi) yang dibuat dalam bentuk kode-kode tertentu namun di sini ada kebocoran data yang termsuk Keahatan Cyber Crime yaitu Data Leakage( kebocoran data) untuk dibawa keluar tanpa diketahui.
 Berdasarkan Tujuan
Berdasarkan tujuan Kejahatan Cyber Crime melakukan kegiatan seperti kasus di atas maka dapat dikategorikan termasuk dalam :
Againts Government (Cyber Crime menyerang pemerintah)
Cyber Crime against government dilakukan dengan tujuan khusus dengan tuuan terhadap pemerintah.Yaitu dengan membobol system pengamanan KPU.

b.Pelaku Kehatan dan Korban Kejahatan)
 Pelaku
1. Para peretas pada pemilu 2009 namun belum ditemukan siapa pelakunya karena masih dalam pemburuan aparat kepolisan dengan bekerjasama dengan KPU.Namun menurut kami sendiri biasanya pelaku tergolong masih muda atau pemuda yang bermain komputer dengan intelektual tinggi
2. pada tahun 2004 yang lalu ternyata pelakunya adalah Dani Firmansyah yang berusia 25 tahun dan kebutulan ia kuliah dan bekerja sebagai konsultan teknologi informasi (TI) di PT Danareksa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.
Melihat dari ke dua pelaku di atas dapat diketahui bahwa kedua-duanya masih tergolong muda yang memiliki kemamampuan intektualitas tinggi untuk melakukan perbuatan membobol sistus KPU ,ia tahu bahwa hal itu merugikan bagi KPU namun ia lebih didorong oleh niat yang dijadikan ukuran dari pada pada kehendak bebas,akan tetapi orang itu memilih sendiri untuk berbuat jahat hal ini sesuai dengan Aliran Neo Klasik dari hasil pertentangan Pandangan Beccaria.
 Korban Kejahatan
Studi yang mendalam tentang korban kejahatan ini yang merupakan objek victimologi semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama dalam era pembangunan (hukum) sekarang ini. Dengan demikian kita akan dapat menentukan sikap dan mengambil tindakan yang tepat dalam masalah korban dan pelayanannya maupun dalam menentukan suatu hukum bagi pelayanan kejahatannyaKorban adalah KPU yang mengalami kerugian berupa terutama pada komputer KPU korban kerusakan komputer KPU dari akibat penyerangan-penyerangan virus dari para hacker sendiri melipui( jadi yang merupakan korban adalah Komputer KPU dan orang-orang yang bekerja di KPU) .
Dari akibat kerusakan Komputer KPU adalah:
1. kerusakan komputer KPU dari akibat penyerangan-penyerangan virus dari para hacker baik berupa kehilangan data,daya kerja komputer yang terganggu,hilangnya data dsb
2. kompuer berjalan lebih lambat dari biasanya dan itu berlangsung secara konsisten
3. komputer tiba-tiba berhenti aau tidak merespon dan hal tersebut sering terjadi
4. kompuer iba-tiba restart dan tidak bisa berjalan normal kembali
5. aplikasi komputer tidak berjalan dengan semestinya
Dari orang –orang yang bekerja di KPU berakibat :
1. ada hambatan pskologis pada karyawan-karyawan KPU yang membuat mereka menjadi lebih bahkan bosan karena program komputer lambat
2. menyita waktu lebih banyak dan efiesensi kerja terhambat
3. kurang tepatnya waktu penghitungan suara

c.Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan tersebut
Reaksi masyarat dengan mengetahui adanya sistem pengamanan komputer milik KPU terkena serangan virus beberapa kali oleh para hacker yang sangat merugikan sekali bagi penyelenggaran pemilihan umum khususnya terhadap kinerja KPU sendiri dan masyarkat luas luas pada umumnya yang juga mendapat kerugian akibat dari kebijakan penghitungan suara dari KPU tersebut.
Reaksi Masyarakat dengan adanya kasus pembobolan situs KPU adalah
1. .Orang yang melakukan tindak kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal,punya ilmu itu harus diamalkan untuk kebaikan bukan untuk merusak.
2. Pihak pemilik sistem dalam hal ini KPU juga perlu diminta pertanggung jawabannya kepada publik dan dihadapan hukum atas keteledorannya telah lalai dalam menjamin keamanan sistem milik umum tersebut
3. Menjadi Penghambat dalam penghitungan suara KPU sehingga tidak berjalan dengan lancar akibat adanya virus dari para hacker .
4. Banyaknya masyarakat yang melakukan demo ke KPU karena hasil perolehan suara ada yang hilang.
5. Adanya reaksi dari beberapa Partai Politik yang tidak terima akibat kasus tersebut
6. Seharusnya langkah pertama yang dilakukan Pemerintah dengan membuat Undang-Undang tentang cyber crime bahwa selama ini belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang cyber crime selama ini apabila terjadi kasus cyber crime menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
7. Menuntaskan penyelesaian kasus cyber crime secara hukum melalui proses yang obyektif dan berkeadilan
8. Mendesak Penegak Hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus cyber crime dan menyeret pelaku-pelaku ke pengadilan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku
9. Pihak Teknologi Informasi KPU lebih berhati-hati dan tidak lalai dalam menjamin keamanan sistem milik umum
Maka kami di sini menyadari sebagai masyarakat dengan adanya kejadian tersebut maka wajib wapada pada mengenai cyber crime yang melanda pada masyarakat kita akhir-akhir ini adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi para masyarkat kita yang telah melek teknologi(komputer),sehingga pada diri masyarakat timbul kesadaran untuk memproteksi komputernya masing-masing.Dengan cara antara lain:
1. pasang anti virus pada sistem komputer
2. update databese program anti virus secara teratur
3. curigai apabila terjadi keanehan pada sistem yang digunakan
4. Backup data secara teratur

2.RUANG LINGKUP
a.Penologi
Pengertian
Penologi adalah ilmu yang mempelari hukuman serta pencegahan dengan cara yang tidak bersifat menghukum yang berhubungan dengan ‘control of crime’’,preventif maupun represif
Hukuman dan cara pencegahan
Kasus cyber crime seperti pada kasus di atas memang tidak mudah karena permasalahan tersebut masih tergolong baru ,berkaitan dengan terknologi yang hanya berkaitan dengan teknologi yang hanya sebagian orang mampu melakukannya,tasnya jangkuan hokum untuk mengantisipasi dan lain sebagainya.Di Indonesia penanganan permasalahan ini masih terkesan sporadis tidak serius,padahal apabila permasalaham ini dibiarkan akan berimbas pada kepercayaan terhadap dunia usaha di Indonesia.
Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimum remidium atau alat terakhir apabila bidang hokum yang tidak lain dapat mengantisipasinya,tetapi harus disadari bahwa hokum pidana memiliki keterbasan kemampuan dalam menggulangi kejahatan.
hukuman yang tidak bersifat mengkum dapat dilakukan sebagai berikut :
1. menanamkan kesadaran akan bahayanya cybercrime dan bagaimana menanggulangi nya kepada masyarakat, sehingga mengurangi kesempatan para cybercrime dalam memanfaatkan kelengahan masyarakat dalam menggunakan teknologi khususnya pada generasi muda
2. adanya pengisian waktu luang selain browsing internet yang mendorong orang untuk iseng-iseng yang akirnya akan memicu cyber crime.
3. meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih aman, dan di sertai peningkatan sumber daya manusia dalam mengelolanya, sehingga memperkecil celah keamanan yang bisa di manfaatkan oleh para cybercrime
4. adanya antisipasi yuridis ,yaitu upaya-upaya untuk mengakaji permasalahan yuridis sebagai akibat lemahnya ketentuan perundang-undangan yang ada contoh dengan penafsiran Undang-Undang.
5. dengan pengembagan sarana-sarana pemidanaan akan memberikan kontribusi kontribusi kepada Negara dalam bentuk tenaga kera ahli apabila mereka diwajibkan kerja social dilembaga-lembaga yang ditunjuk ,atau membayar denda yang cukup besar,sehingga Negara mendapatkan pemasukan
6. pemerintah juga harus proaktif dalam melakukan diplomasi atau pun kerjasama dalam bidang hukum maupun TI dengan negara-negara lain, karena tidak menutup kemungkinan pelaku cybercrime berasal dari negara lain. dan dengan adanya kerja sama maka semakin kuat lah penerapan Undang-Undang yang berlaku.
7. antisipasi sumber daya manusia yaitu menyiapakan manusia-manusia yang mengawali peralatan-peralatan dengan teknologi canggih tersebut,agar mempunyai keahlian dan keterampilan yang bersih,jujur dan berwibawa.Perlu disadari bahwa sebaik apapun perturan/perundang-undangan dan teknologi yang digunukan namun tetap akan ditemukan oleh factor manusia yang mengemban misi tersebut (The man behind the Gun)
8. antisipasi teknologi dengan upaya-upaya memperkecil kewranan kejahatan .
b.Sosiologi Hukum
Jika kita melihat dari kasus di atas memang yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan cyber crime yang akhir-akhir ini juga marak dilakukan pada masyarakat kita seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang melanda di negeri ini.Terlebih lagi kasus di atas melanda di lembaga pemerintahan (KPU) yang menggunakan sistem pengamanan berlapis untuk tidak dapat dibobol oleh para hacker yang menggangu sistem komputer KPU.Namun persoalannya di Indonesia tingkat keamanan dalam dunia cyber crime tergolong rendah,masalah ini dapat dilihat bahwasannya ketidakmampuan perundang-undang Indonesia untuk menjamin keamanan dalam dunia maya dari tingkat investigasi sampai penegakan hokum.
Perumusan delik di dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan kejahatan.Menurut simons,untuk dapat dipidana seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsure-unsur yang terdapat dalam udang-undang.Nah persoalannya adalah apakah cyber crime seperti kasus di atas merupakan kejahan yang diatur dalam undang-undang? Sejauh ini ini memang ada kekosongan hokum dalam kaitannya cyber crime.Hal ini akan merugikan bagi intansi pemerintah(KPU) maupun juga masyarkat yang terkena dampaknya jika tidak ada peraturan yang jelas.Menurut Tb.Rony R.Nitibaskara,alasan suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana karena perbuatan tersebut merugikan masyarkat,sudah berulang-ulang kali dilakukan ,adanya reaksi social atas perbuatan tersebut,serta ada bukti,jadi berdasarkan keepat alasan tersebut terkait dengan kejahatan cyber crime seperti kasus di atas dapat dilihat memang efek yang ditimbulkan hanya pada kerugian pada pemerintah dalam hal ini KPU namun bukan berarti masyarakat juga tidak sama sekali dirugikan, karena waga masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum itu yang berbengaruh pada hasil pemilu.Juga sudah berulang-ulang kali tindak kejahatan itu dilakukan pada pemilu tahun 2004 dan 2009.
Dengan begitu, maka diperlukan suatu penafsiran undang-undang sehingga suatu perbuatan yang tidak dikesampingkan begitu saja karena tidak ada peraturannya. Keberanian hakim dalam menafsirkan undang-undang merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap cyber crime.
Menurut KUHP,terdapat unsur penguruskan dari penyebaran virus kompeter KPU yang mengalami down beberapa kali dan penyerangan virus-virus beberapa kali yang dilakukan para hacker.Dalam KUHP menunjukan bahwa pasal 406 KHUP sangat cocok umtuk kasus ini.Pasal 406 ayat (1) menyatakan bahwa :
‘’Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hokum menghancurkan ,merusak,membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah’’
Dengan begitu kejahatan computer bukan merupakan kejahatan baru melainkan kejahatan biasa karena masih mungkin diselesaikan dengan KUHP menurut Andi Hamzah.Terdapat kesuaian anatara perusakan barang dengan dengan suatu pengurusakan data atau program computer yang intinya menyebabkan fungsi dari data,atau program menjadi terganggu atau bahkan menglami kerusakan.
 Perekembangan Perundang-undangan untuk Kasus di atas
1. pada undang-undang di luar KUHP yaitu no 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,dalam penanganan cyber crime pada kasus ini tepat menggunakan pasal 22 huruf c berupa penyebaran virus computer di KPU berbunyi ‘’setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak,tidak sah,atau memanipulasi,akses ke jaringan telekomunikasi khusus’’.Yang dalam hal ini situs milik KPU.
2. pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik pasal 33 ,tindakan melawan hokum berakibat terganggunya system elektronik yang tidak bisa bekerja sebagaiman mestinya.
3. RUU Tindak Pidana bidang teknologi informasi pada pasal 11 tentang mengakses tanpa hak tanpa izin secara tak sah menggunakan sandi akses palsu,melakukan pembongkaran ,perusakan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda sedikit-dikitnya Rp.200.000.000,00 san sebanyak-banyaknya Rp.800.000.000,00( yang dilakukan oleh Dani firmansyah).Dan pasal 22 tentang perusakan situs internet milik perorangan atau badan hokum dala hal ini adalah badan hokum(KPU),paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun
c.Etiologi(Jefry Dwi Cayono (08401244024)
Berdasarkan kasus di atas sebab -sebab cyber crime adalah:
a) Kehendak untuk melakukan kejahatan (Criminal intend)
Kehendak unuk melakukan suatu kriminalitas tidak timbul begitu saja tanpa interaksi dari suatu proses dimana terdapat interpendensi antara:
a) Faktor internal pengaruhnya dapat berbentuk
 Dorongan dari dalam diri sendiri ingin menunjukan bahwa pemuda yang mampu mengunakan teknologi kompuer untuk merusak ,membobol situs KPU
 menguji kemampuan sendiri dibidang penguasaan komputer
 Hanya unuk coba-coba untuk mengetes/menguji sistem pertahanan KPU
b) Faktor eksternal pengaruhnya dapat berbentuk
 Adanya peniruan dari lingkungan nya unuk melalukan hal serupa
 Karena pelaku dani firmasyah yang tergolong masih muda ia pastinya sering bergual dengan teman-temannya yang sering melakukan hal serupa sehingga ia dalam lingkungan yang kebanyakan dapat menggunakan teknologi untuk perbuatan cybercrime maka dani perpenguruh untuk mencobanya
 Adanya faktor politik : yaitu pada tahun 2004 dan 2009 yang membuat para hacker untuk menganggu,merusak,membobol,sisem keamanan komputer milik KPU
 pendidikan juga berpengaruh karena si pelaku (Dani) juga sebagai mahasiswa dengan begitu ia mendapat masukan-masukan hal-hal yang baru dari proses pendidikan itu sendiri unuk menunjang keterampilan dalam melakukan perbuatan cybercrime
c) Kesempatan untuk melakukan kejahatan(criminal opporunty)
 Tidak ada pengawasan dari diri sendiri ,orang tua,atau pemuda,bila ia (pelaku) di warnet ,tidak ada sistem pengawasan dari pengolala warnet dengan begitu menimbulkan kejahatan cyber crime
 Ada kesempatan melakukan kejahatan cybercrime karena tidak adanya kegiatan yang teraur sehingga memiliki waktu luang untuk melakukan cybercrime

BAB III
PENUTUP

A.Kesimpulan
Dari analisis kasus mengenai kejahatan Cybercrime di atas dapat kami simpulakan terkait dengan obyek dan ruang lingkup kejahatannya sebagai berikut :
1. Obyek
a) Kejahatan : cybercrime tergolong kejahatan white collar crime dan pada kasus itu tergetnya ditujukan untuk menyerang pemerintah Agiant Government (KPU)
b) Penjahat dan Korban Kejahatan:
• Penjahat: dani fimasyah memiliki intelektual tinggi dan para peretas
• Koban: computer KPU/situs KPU
c) Reaksi masyarkat; Pihak pemilik sistem dalam hal ini KPU juga perlu diminta pertanggung jawabannya kepada publik dan dihadapan hukum atas keteledorannya telah lalai dalam menjamin keamanan sistem milik umum tersebut
2. Ruang Lingkup
a) Penologi : dari berbagai yang ada salah satunya dengan pengembagan sarana-sarana pemidanaan akan memberikan kontribusi kontribusi kepada Negara dalam bentuk tenaga kerja ahli apabila mereka diwajibkan kerja social dilembaga-lembaga yang ditunjuk ,atau membayar denda yang cukup besar,sehingga Negara mendapatkan pemasukan
b) Sosiologi hokum:dengan adanya perkembangan jumlah kejahatan di bidang cyber di masyarkat kita maka mempengaruhui perundangan-undangan yang berlaku saat ini dan ketentuan-ketentuan yang diaturnya.Dengan adnya UU Teknologi Informasi no 36 tahun 1999,no 11 tahun 2008,dan sebagai pekembagannya pada tahun ini sedang digodok RUU
c) Etiologi:sebab-sebab melakukan kejahatan itu adnya factor intern yaitu niat untuk melakukan kejahatan cyber hanya sekedar menunjukan kemampuan dalam penguasaan teknologi.Faktor ekstern adnya kesempatan untuk melakukan dan tidak adanya pengawasan dari keluarga,teman,dan penggola warnet
Berbagai persoalan yang telah kami sampaikan di atas hanya sekelumit dari berbagai permasalahan tentang kejahatan pada komputer khususnya di era internet. Namun, dari kasus kejahatan yang telah disampaikan di atas setidak-tidaknya telah membuka wawasan kita bahwa Internet sebagai sebuah media ternyata tidak dapat “membebaskan diri” dari kejahatan. Dalam perkembangannya saat ini internet malah menjadi media yang sangat efektif bagi perkembangan kejahatan bentuk baru yang dikenal dengan nama cybercrime. Tentu, permasalahan ini haruslah dicarikan solusi, sehingga internet dapat dimanfaatkan secara maximal bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah, sistem hukum yang efektif telah menjadi tembok akhir bagi pencari keadilan untuk meminimumkan berbagai kejahatan di Internet. Namun, sistem hukum tidak dapat effektif bekerja bila masyarakat yang dirugikan masih saja menutup diri dalam belenggu bahwa penegakkan hukum akan selalu menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar lagi.
Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kesalahan pemanfataan dari perkembangan teknologi tersebut. Hal ini tidak dapat dihindari dengan menekan perkembangan teknologi yang terus meninggkat setiap harinya. Internet merupakan jaringan komputer terbesar didunia yang membebaskan setiap orang untuk mengaksesnya. Oleh karena itu kejahatan komputer hanya merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian dibidang komputer dan keamanan jaringan.

B. Saran
Untuk mengungkap kejahatan komputer diperlukan ahli-ahli yang dapat melakukan komputer forensik untuk mendapatkan bukti-bukti digital tindak kejahatan komputer. Untuk itu perlu dibuat hukum yang mengatur kejahatan dalam bidang ini. Di banyak negara maju, Cybercrime diperlakukan sebagai bentuk kejahatan baru dan penanganannya juga menggunakan suatu undang – undang tersendiri (cybercrime law).
Dalam konteks kerangka hukum di bidang cyber, dikenal cyberlaws, yakni serangkaian undang – undang yang mengatur masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan Komputer, Teknologi Informasi, Internet, dan Telekomunikasi.Dengan demikian sudah saatnya pembuat Undang – Undang (DPR dan Pemerintah) mulai membuka diri dan memikirkan perlu segera dibuatnya cybercrime law.Indonesia memiliki permasalahan mendasar dalam pengembangan hukum.Sehingga permasalahan cybercrime masih menjadi isu elit di kalangan praktisi teknologi informasi

DAFTAR PUSTAKA

Edmon Marakim.2005.Pengantar Hukum Telematika.Jakarta:PT.Grafindo Persada

Farid,Zainal Abidin.2007.Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum edisi 2009.Pranata.ditulis oleh Titus Hapsara.SH,Ma.Tinjuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Virus Komputer.Fakultas Hukum Universtas Widya Mataram Yogyakarta.

Marpaung,Leden.2005.Asas Teori Praktik Hukum Pidana.Jakarta : Sinar Grafika

Nanan.2001.Dampak Teknologi Informasi Ditinjau dari Sisi Pendidikan dan Kriminalitas,Kepolisian wilayah Bogor,

Rumadan,Ismail.2007.Kriminologi Studi Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.Yogykarta:Graha Guru

Sugandi.1980.KUHP dan Penjelasannya.Surabaya: Usaha Nasional

Undang-undang no.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi

 
Leave a comment

Posted by on January 16, 2012 in law

 

Tags: , , , ,

PENERAPARAN OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAKERJAAN Oleh: Desi Ariani

Logo of the European Outsourcing Association

Image via Wikipedia

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan tuntutan persaingan dunia usaha yang ketat saat ini, maka perusahaan dituntut untuk berusaha meningkatkan kinerja usahanya melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran perusahaan. Untuk itu perusahaan berupaya fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (core business ), sedangkan pekerjaan penunjang diserahkan kepada pihak lain.Proses kegiatan ini dikenal dengan istilah “outsourcing’’

Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial.

Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum adanya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dibidang ketengakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam melaksanakan outsourcing. Kalaupun ada, barang kali Permen Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1993 tentang kesempatan kerja waktu tertentu atau (KKWT), yang hanya merupakan salah satu aspek dari ousourcing.

Walaupun diakui bahwa pengaturan outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 belum dapat menjawab semua permasalahan outsourcing yang begitu luas dan kompleks, namun setidak-tidaknya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh terutama yang menyangkut syarat-syarat kerja, kondisi kerja serta jaminan sosial dan perlindungan kerja lainnya serta dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan apabila terjadi permasalahan.

 BAB II

PEMBAHASAN

A. DEFINSI OUTSOURCING

Outsourcing  dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004) (http://jurnalhukum.blogspot.com).

Beberapa pakar serta praktisi outsourcing (Alih Daya) dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing).  Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian outsourcing (Alih Daya) sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan.

B. Undang-undang Mengenai Outsourcing

Untuk mengantisipasi kontra yang terjadi dalam penggunaan outsourcing, maka dibuat Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Bab IX tentang Hubungan Kerja, yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang terkait langsung dengan outsourcing. Berikut dijabarkan isi dari undang-undang tersebut.

  • Pasal 50 – 55, Perjanjian Kerja
  • Pasal 56 – 59, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pasal 59

1)      Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman;
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  5. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
  6. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
  7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangaka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali  untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  • Pasal 60 – 63, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terbatas (PKWTT)
  • Pasal 64 – 66, Outsourcing

Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

(1)   Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

(2)   Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut:

  1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
  2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
  3.  Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
  4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung

(3)            Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

(4)            Perlindungan kerja dan yarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)            Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(6)            Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulisa antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakan.

(7)            Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(8)            Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

 

Pasal 66,

Penyediaan jasa pekerja./buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerj/buruh;

Pasal 1 ayat 15, “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atas kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

C.PERJANJIAN YANG DIPAKAI DALAM OUTSOURCING

Hubungan kerjasama antara Perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing tentunya diikat dengan suatu perjanjian tertulis. Perjanjian dalam outsourcing (Alih Daya) dapat berbentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Selain diatur dalam KUHP Perdata namun perjanjian kerja outsoercing juga terdapat dalam Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penyediaan jasa pekerja, ada 2 tahapan perjanjian yang dilalui yaitu:

  1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja/buruh ;
  2. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis

Dengan adanya 2 (dua) perjanjian tersebut maka walaupun karyawan sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.

Dapat diketahui bahwa macam perjanjian kerja dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1.perjanjaian kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusahantuk mengendakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu.selanjutnya disebut dengan pkwt

2. perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hbungan kerja tetap.selanjutnya disebut dengan PKWTT (Djumialdi, 2008: 11)

Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam outsourcing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan outsourcing biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa outsourcing hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan outsourcing, maka pada waktu yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan outsource.

Dari hubungan kerja ini timbul suatu permasalahan hukum, karyawan outsourcing (Alih Daya) dalam penempatannya pada perusahaan pengguna outsourcing (Alih Daya) harus tunduk pada Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku pada perusahaan pengguna oustourcing tersebut, sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanyan.

Peraturan perusahaan berisi tentang hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan outsourcing. Hak dan kewajiban menggambarkan suatu hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan, dimana kedua pihak tersebut sama-sama terikat perjanjian kerja yang disepakati bersama. Sedangkan hubungan hukum yang ada adalah antara perusahaan Outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan pengguna jasa, berupa perjanjian penyediaan pekerja. Perusahaan pengguna jasa pekerja dengan karyawan tidak memiliki hubungan kerja secara langsung, baik dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Apabila ditinjau dari terminologi hakikat pelaksanaan Peraturan Perusahaan, maka peraturan perusahaan dari perusahaan pengguna jasa tidak dapat diterapkan untuk karyawan outsourcing (Alih Daya) karena tidak adanya hubungan kerja. Hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara karyawan outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan outsourcing, sehingga seharusnya karyawan outsourcing (Alih Daya) menggunakan peraturan perusahaan outsourcing, bukan peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam pelaksanaan outsourcing berbagai potensi perselisihan mungkin timbul, misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan maupun adanya perselisihan antara karyawan outsource dengan karyawan lainnya. Menurut pasal 66 ayat (2) huruf c UU No.13 Tahun 2003, penyelesaian perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Jadi walaupun yang dilanggar oleh karyawan outsource adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja.

E. PENERAPAN OUTSOERCING

Berdasarkan riset oleh divisi riset PPM manajemen survei diketahui bahwa 73% perusahaan menggunakan tenaga outsource dalam kegiatan operasionalnya, sedangkan sisanya yaitu 27% tidak menggunakan tenaga outsource.

Dari 73%, perusahaan yang sepenuhnya menggunakan tenaga outsource merupakan jenis industri perbankan,  kertas, jasa pendidikan, pengolahan karet dan plastik, serta industri makanan dan minuman. Sedangkan industri alat berat, mesin dan sarana transportasi (otomotif dan suku cadang) menggunakan tenaga outsource sebanyak 57.14%. Untuk industri farmasi & kimia dasar (80%), industri telekomunikasi & informasi teknologi (60%) dan industri lainnya sebanyak 50% terdiri dari industri jasa pemeliharaan pembangkit listrik, konsultan, EPC (enginering, procurement, construction), pengolahan kayu, kesehatan, percetakan & penerbitan, dan elektronik (www.ppm-manajemen.ac.id/)

 Tertama pada era sekarang ini terjadi banyak pada sektor IT. Dimana beberapa perusahaan yang mengoutsourcekan komputer desktopnya, karena trend IT yang terus berubah dan lifecycle product yang pendek Sektor perbankan misalnya dengan adanya kebijakan di dunia perbankan untuk menekan aset Bank. Banyak jasa outsourcer bermunculan misalnya, Industri car rental ; perusahaan tidak perlu dipusingkan oleh urusan transportasi dan services karena semuanya telah ditangani oleh Car rental yang telah menjadi bisnis rekanan perusahaan, industri security (keamanan) perusahaan tidak dipusingkan lagi dengan urusan keamanan dan system, industri penyewaaan alat-alat kantor dan foto copy dan yang paling fenomenal adalah industri yang bergerak dibidang IT (teknologi dan informasi).

 

G. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

            Penerapan Outsorcing dalam  berbagai bidang tidak dipungkiri adanya suatu kelebihan dan kekerangan, tertama perusahaan yang bergerak dalam TI (teknologi Informnasi) yang sekarang ini marak dilakukan.

Sebagai contoh penerapan outsorcing ini pada perusahaan bergerak di bidang IT.Yang mana  kelebihannya adalah sebagai berikut:

  1. Perusahaan dapat fokus pada core business-nya dengan tetap menikmati nilai-nilai positif dari sistem dan teknologi informasi.
  2. Teknologi yang maju. IT outsourcing memberikan akses kepada organisasi klien berupa kemajuan teknologi dan pengalaman personil
  3.  Waktu yang digunakan menjadi lebih singkat untuk ketetapan dalam organisasi
  4. Dapat memenuhi kebutuhan perusahaan akan personil IT yang handal
  5.  Biaya variabel dapat diubah menjadi biaya tetap dan membuat biaya variabel menjadi lebih mudah diprediksi dan perusahaan dapat menentukan tingkatan kualitas yang ingin dicapainya.

Adapun kelehaman Outsourcing Antara Lain :

  1. Tidak secara fleksibel akan mampu menangani permasalahan-permasalahan yang unik dalam perusahaan
  2. Rentan dapat ditiru oleh pesaing lain bila aplikasi yang dioutsourcingkan adalah aplikasi strategik
  3. Kesepakatan dari kontraktual outsourcing harus berjangka waktu lama untuk menjamin keamanan data dan kelanggengan sistem yang sudah berjalan
  4. Memerlukan waktu, kordinasi dan biaya dalam melakukan perubahan terhadap isi dari kesepakatan kerja sebelumnya
  5.  Adanya kecenderungan outsourcer untuk merahasiakan sistem yang digunakan dalam membangun sistem informasi bagi pelanggannya agar jasanya tetap digunakan.

BAB III

PENUTUP

Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan hukum outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66). Ketentuan pasal-pasal yang terkait langsung dengan outsourcing. Berikut dijabarkan isi dari undang-undang tersebut. Pasal 50 – 55, Perjanjian Kerja; Pasal 56 – 59, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal 60 – 63; Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terbatas (PKWTT); Pasal 64 – 66, Outsourcing .

Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam outsourcing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).Mengenai penyelesaian Perselisihan menurut pasal 66 ayat (2) huruf c UU No.13 Tahun 2003, penyelesaian perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.

Penggunaan tenaga outsorcing antara lain  digunakan pada industri perbankan,  kertas, jasa pendidikan, pengolahan karet dan plastik, serta industri makanan dan minuman, industri alat berat, mesin dan sarana transportasi (otomotif dan suku cadang, industri farmasi & kimia dasar ,industri telekomunikasi & informasi teknologi  industri jasa pemeliharaan pembangkit listrik, konsultan, EPC (enginering, procurement, construction), pengolahan kayu, kesehatan, percetakan & penerbitan, dan elektronik.

Adapun Kelebihan dari penerapan outsourcing (contoh: bidang IT) yaitu salah satunya waktu yang digunakan menjadi lebih singkat untuk ketetapan dalam organisasi.Kekurangannya Kesepakatan dari kontraktual outsourcing harus berjangka waktu lama untuk menjamin keamanan data dan kelanggengan sistem yang sudah berjalan.

 DAFTAR PUSTAKA

Djumialdi.2008. Perjanjian Kerja.Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerja

Saliman, Abdul R dkk.2008.Hukum Bisnis Untuk Perusahaan.Jakarta: Kencana Renada Media

http://jhamelah.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/12/27/outsourcing-alasan-kelebihan-dan-kekurangan/

http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html

www.ppm-manajemen.ac.id/…/PAPER%20OUTSOURCING%20final.doc

 
2 Comments

Posted by on January 10, 2012 in law

 

Tags:

Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

Penulis:Desi Ariani

Mahasiswa pendidikan kewarganegaraan dan hukum UNY

 Sistem ketatanegaraan berdasarkan KRIS 199 berakhir. Hal ini disebabkan isi konstitusi tidak mengakar dari kehendak rakyat dan bukan pula merupakan keputusan politik dari rakyat Indonesia, tetapi merupakan rekayasa dari luar dari pihak Belanda maupun PBB. Akhirnya Indonesia menggabungkan diri kembali menjadi negara RI. Akhirnya tinggal 3 negara bagian saja, yakni RI, negara IndonesiaTimur dan negara Sumaera Timur. Di pihak lain, negara/daerah bagian semakin sukar untuk diperintah. Keadaan tersebut jelas akan mengurangi kewibawaan pemerintahan negara serikat.

            Untuk mengatasi keadaan demikian diadakan musyawarah pemerintah Indonesia Serikat dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam pemusyawaratan tersebut, pemerintah negara Indonesia serikat bertindak mewakili negara Indonesia Timur dan sumatera Timur. Hasil dari musyawarah itu dicapai suatu kesepakatan bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan negara republik Indonesia yang berdasarkan proklamasi 17 agustus 1945 dan untuk itu diperlukan UUD sementara. Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuklah panitia bersama antara kedua pemerintah yang masing-masing dipimpin oleh Soepomo untuk RIS dan A. Halim untuk RI.

            Pada tanggal 20 Juli 1950 telah disetujui rencana rancangan UUDS NKRI dan selekas-lekasnya disampaikan oleh pemerintah RIS kepada DPR dan senatnya serta kepada badan pekerja KNIP untuk disahkan. Rencana tersebut diterima oleh BP KNIP dalam sidangnya tanggal 12 Agustus 1950, kemudian disetujui oleh DPR dan senat pada sidangnya tanggal 14 Agustus 1950 (LN RIS 1950 nomer 56) ditetapkan perubahan KRIS 1949 menjadi UUDS 1950.

  1. A.    Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Proses perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara itu dilakukan secara formal dengan undang-undang.Dengan undang-undang Federal No.7 Tahun 1950, ditetapakan perubahan konstitusi Republik Indonesia serikata menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia berdasarkan:

  • pasal 127a,

Ketentuan perundang-undangan federal, sesaui dengan ketwntuan bagian ini ini dilakukan oleh:

  1. pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, sekedar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentanghal-hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan derah-daerah yang tersebut dalam pasal 2
  • pasal 190
  1. dengan tidak mengurangi yang ditetapakan dalam pasal 51, ayat kedua, maka Konstitusi ini hanya dapat diubah dengan Undang-undang federal dan menyimpang dari ketentuan-ketentuannya hanya diperkenankan atas kuasa Undang-undang Federal; baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat tidak boleh bermufat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, jika tidak sekurang-kuragnya duapertiga dari jumlah anggota sidang menghadiri rapat
  2. Undang-undang sebagai dimaksud dalam ayat pertama, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan-ketentuan Bagian II BAB IV
  3. Usul Undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan hanya dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun oleh Senat dengan sekurang-kurangnya duapertiga jumlah suara yang hadir. Jika usul itu dirundingkan lagi meneurut yang ditetapakan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat menerima dengan sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah yang hadir.
  • Pasal 191 ayat (2)

Naskah Konstitusi yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekedar perlu, bab-babnya, bagian-bagaian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut-urut dan penunjikkannya diubah.Maka dalam hal ini seyogyanya dibahas terlebih dahulu mengenai beberepa tinjauan menganai UndangUndang No.7 Tahun 1950 antara lain sebagai berikut:

1. Secara Formal UUDS Merupakan Peruahan Dari KRIS, Secara Material Merupakan Pergantian

Dikemukan pendapat Jonarto dalam bukunya Sejarah Ketatanegaraan RI menyebutkan bahwa perubahan menjadi UUDS memang secara formal dari knstitusi RIS, tetapi material adalah pergantian.Maksudnya jika dilahat dari isi (ketentuan-ketuan) di dalam kedua Undang-Undang dasar tersebut ternayata bahwa bukan semata-mata, apalagi mengingat perubahan tersebut tidak hanya sekedar mengubah ketentuan-ketentuan saja, tetapi boleh dikatakan mengganti sama sekali baik mukaddimahnya maupun ketentuan dalam batang tubuh Undang-undang dasar, bahwa lebih daripada itu ialah mengganti susunan daripada negaranya.Oleh karena itu pada hakikatnya adalah pergantian dari pada konstitusi RIS, hanya prosedurnya saja ditempuh prosedur perubahan, yaitu melalui pasal 190, pasal 127a, dan pasal 191 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang mana dalam pasal 190 konstitusi Republik Indonesia mententukan bahwa untuk mengubah Konstitusi RIS harus dilakukan dengan Undang-undang federal.Dalam hal ini karena ada dua macam undang-undang Federal

  1. Undang-undang federal yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 127a)
  2. undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat saja tanpa senat (pasal 127b)

Oleh karena perubahan Undang-undang Dasar apalagi dalam hal ini menyangkut soal bentuk susunan daripada negaranya, maka sudah barang tentu harus dilakukan dengan Undang-undang yang dimaksud dalam pasal 127a. Dengan demikian kemudian dilakukan dengan Undang-undang Federal No. 7 tahun 1950 (LN Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No. 56), nama lengkapnya ialah:’’ Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (Joeniarto, 1984: 74).Demikianlah perubahan konstitusi ini merupakan cara formal yang dimungkinkan pada waktu itu mengingat bahwa badan konstituate gagal terbentuk yang seharusnya seperti disebutkan dalam pasal 186 bahwa yang berwenang metetapakan Undang-undang Dasar ialah Konstituate bersama-sama dengan pemerintah.Sehingga pergantian Konstitusi RIS tersebut ditempuh dengan cara perubahan.

2.  UUDS Bagian Dari UU Federal No.7 Tahun 1950

 UU No 7 tahun 1950 terdiri dari dua pasal yaitu:

  1. pasal I tentang diubahnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi UUDs.Yang selengkapnya memuat Mukaddimah dan 146 pasal-pasalnya
  2. pasal II tentang mulai berlakunya UUDS

Dengan dimuatnya UUDS selengkapanya pada pasal I ini secara formal adalah merupakan bagian UU Federal NO 7 Tahun 1950, lebih khusus lagi hanya merupakan bagian dari pasal I UU Fedaral No.7 tahun 1950.Maka fungsi dari UU Federal No 7Tahu 1950 hanya memperlakukan UUDS, atau hanya mengubah Konstitusi RIS menjadi UUDS.Oleh karena itu begitu berlaku UUDS ini maka selesailah sudah tugas UUFederal tersebut.Dengan kata lain UU ini hanya berlaku ‘’satu kali saja’’.

3. Mengenai Berlakunya

UUDS meneurut pasal I UU Federal No. 7 tahun 1950 dinyatkan mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950, padahal pasal I itu sendiri sebagai bagian dari UU federal no 7 tahun 1950 tentunya baru berlaku pada hari tanggal 14 atau 15 September.Persolan ini menerut Prof. Boedi Soesetya berpendapat bahwa UUDS secara yuridis berlaku pada tanggal 14/15 September 1950 karena berlaku surut sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 (tanggal 14 jika dihitung hari, sedangkan tanggal 15 Jika dihitung menurut bulannya).Bahwa persolan itu hayalah merupakan persoalan teoritis saja, di dalam praktek tidak pernah dipersoalkan.Artinya UUDS berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.

4.  Tak ada satupun ketentuan formal mencabut berlakunya UUD 1945

               Semenjak berdirinya RIS Undang-undang Dasar 1945  hanya berfungsi sbagai Undnag-undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia, dan semenjak berlakunya UUDS yaitu tahun 17 Agustus 1950, UUD 1945 ’’kehilangan sama sekali fungsinya’’ sebagai UUD 1945.Fungsi UUD 1945 yang telah hilang ini kemudian hari akan dikembalikan lagi yaitu dengan dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1945.

B. ISI UUD SEMENTRA RI 1950

               Isi dari UUD Sementara RI 1950 ini terbagi atas Mukadimah dan bagian Batang Tubuh (the Body of Constitution) dalam 146 pasal. Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan keterangan, bahwa segala’’tindakan-tindakan’’ untuk membentuk alat-alat perlengkapan RI, sekalian atas dasar ketentuan-ketentuan UUD ini, maka ketentuan-ketentuan ini berlaku srut samapai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan (UU 16 Agustus 1950)’’.

   Batang Tubuh Konstitusi terbagai atas enam Bab:

  1. Negara Republik Indonesia
  2. Alat-alat perlengkapan negara
  3. Tugas alat-alat perlengkapan negara
  4. Pemerintah dareah dan derah-derah swapraja
  5. Konstituate
  6. Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Keenam bab dalam Batang Tubuh, Konstitusi ini sangatlah rapi perhubungannya, karena seluruhnya ialah ’penyusunan kemerdekaan dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk republik kesatuan’’.(Mukadimah halaman 4).Dengan berlakunya UUD Sementara RI 1950 ini sejak tanggal 17 Agustus 1950, maka tidak berlakulah lagi UUD RI 1945 seluruhnya dan Konstitusi RIS 1949 ialah suatu Konstitusi Peralihan (Provisional Constitution) yang akan berlaku sampai Konstituate bersidang menurut harapan konstitusi itu sendiri (Muhammad Yamin, 1951:95).

C. Tinjauan Terhadap UUDS 1950

a. Sifat Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950

Dari namanya sudah menunukkan sifat kesementaraanya, maka sifat kesementaraan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini juga dapat diketahaui dari ketentuan:

  1. pasal 1 Undang-undang Federal No. 7 Tahun 1950 yang menyatkan: Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut: . . . . . dan seterusnya.
  2. pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang menyatkan : ’’Konstituante (Sidang Pembuat Unda-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan mengantikan Undang-undang Dasar Sementara ini (Soehino, 1992: 81-82)

b.Bentuk negara menurut UUDS 1950

Bentuk Negara serikat ternyata tidak berumur panjang karena bentuk tersebut tidak sesai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.Satu persatu Negara-negara bagian yang bernaung di bawah RIS menggabungkan diri dengan Republik Indonesia (di Yogyakarta) yang sebenarnya merupakan satu Negara bagian juga. Desakan-desakan rakyat untuk melakukan integrasi dengan Negara RI pada gilirannya menyebabkan semakin berkurangnya Negara-negara bagian. Sehingga pada bulan Mei 1950 jumlah Negara bagian tinggal tiga; yaitu Negara Republik Indonesia (di Yogyakarta), Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur.Rakyat mengangap revolusi Indonesia belum sempurna sebelum terbentuk Negara kesatuan sesuai  UUD 1945.

Piagam Pestujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia ditandatangani oleh Hatta dan A.Halim pada tanggal 19 Mei 1950. Hatta, Perdana Menteri RIS, mendapatkan mandat penuh dari negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra timur untuk mewakili negara RIS dan dua negara bagian sekaligus.Sedangkan A. Halim mewakili Negara Republik Indonesia Piagam tersebut memuat pesetujuan untuk kembali ke bentuk’’negara kesatuan’’ sesaui dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itu perlu disepakati perubahan-perubahan terhadap konstitusi RIS. Menindaklajuti persetujuan itu dibentuk panitia, yang bertugas membuat rancangan undang-undang Dasar Sementara (UUDS).Panitia ini menghasilkan rancangan UUDS yang setelah diadakan perubahan-perubahan oleh Pemerintah RIS dan Pemerintah RI, disampaikan kepada BP-KNIP RI, dan DPR serta Senat RIS. Tanpa memberikan amdemen, ke tiga lembaga Negara tersebut menyetujui rancangan UUDS untuk iberlakukan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (Moh.Mahfud MD, 2010:47)

Bentuk negara menurut UUDS 1950 adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersususn tunggal. pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 menentukan bahwa Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Hal itu berarti tidak ada negara dalam negara. Dalam pasal 13 ayat 1 UUDS 1950 berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.

c. Sistem pemerintahan negara menurut UUDS 1950

pendapat yang dikemukkan oleh Wilopo bahwa dengan berlakunya UUDS 1950 berarti sistem parlementer yang dianut di Indonesia adalah demokrasi parlementer penuh.Sistem itu berlaku bukan hanya di dalam praktik, tetapi juga diberi landasan-landasan konstitusionalnya di dalam UUD.Wilopa menulis:

’’Sistem demokrasi parlementer penuh dalam Negara Republik Indonesia berlangsung kira-kira antara tahun 1950-1959, masa inilah yang dimaksud dengan pemerintahan partai-partai yang disamping kelemahan-kelemahannya, tentu juga ada positifnya…. (Moh.Mahfud MD, 2010:48)

Dari segi positifnya yaitu apbila akan mengangkat Menteri-menteri harus memperoleh dukungan daripada badan perwakilan rakyat.Dan segi negatif, Menteri-menteri yang tidak lagi memperoleh dukungan dari badan perwakilan rakyat maka harus mengundurkan diri (Joniarto, 1974:110)

Menurut pasal 45 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 Presiden ialah kepala negara dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh wakil presiden. Lebih lanjut ditentukan oleh pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat dan pemerintahan adalah ditangan dewan menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab untuk seluruh kebijaksanaan pemerintah baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri kepada DPR. Dengan demikian UUDS 1950 menggunakan sistem pemerintahan perlementer.

D.PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NEGARA

            Pelaksanaan pemerintahan Negara di bawah UUDS tentunya berbeda pada pemerintahan sebelumnya yaitu dengan segara dibemntuk alat-alat perlengkapannya. Presiden repbupik Indonesia Serikat yaitu Presiden Soekarno, menerut Piagam Perstujuan Pemerintahan negara republik Indonesia Serikat dan pemrintah negara republik negara republik Indonesia pasal 3 sub e adalah tetap sebagai presiden negara kesatuan.Sedangkan kabinet pertama dalam negara kesatuan ini, ialah kabinet Natsir, yaitu kabinet yang ada pada waktu itu. Tetapi kemudian diganti dengan kabinet Sukiman pada tanggal 6 September 1950. Untuk dapat melakukan tugas DPR sebelum dapat dibemtuk DPR dalam pasal 56 dan pasal 57, maka untuk sementara maksud dibentuk dewan perkailan rakyat sementara (DPRS) yang anggota-anggotanya terdiri dari:1.gabungan dewan perwakilan rakyat sementara republik Indonesia serikat, ketua, wakil ketua dan anggota-angggotanya;2. senat, ketua, wakil-wakil ketua, 3.dan anggota-angggota badan pekerja KNIP dan ketua, wakil ketua dan anggota-anggota dewan pertimbamngan agung – pasal 77. (Joniarto, 1974:110)

Kemudian pada bulan september 1955, berdasarkan Undang-Undang no 7 tahun 1953, tentang pemilihan anggota-anggota konstituate dan anggota dewan perkailan rakyat, LN tahun 1953 No.29 dapat diadakan pemilihan Umum untuk anggota-anggota DPR tersebut.Pada bulan desember 1955 berhasil pula diadakan pemilihan umum untuk anggota konstituante sebagaimana diaksud dalam pasal 134 danm pasal 135. Pemilihan anggota konstituate ini juga didasarkan pada no 7 tahin 1953 tersebut di atas.Badan konstituante ini untuk bersama-sama denmgan pemerintah selekas-leskasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD Sementara pasal 134.

Memaparkan bahwa dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian cabinet sebanyak 7 kali, sehingga stabilitas nasional menjadi sangat terganggu.Pergantian cabinet itu dapat dikemukkan berikut ini:

  1. Kabinet Natsir (6 September 1950 sampai dengan 27 April1951)
  2. Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 april 1951 sampai dengan 3 april1952)
  3. Kabinet Wilopo (3 april 1952 sampai dengan 1 agustus 1953)
  4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 austus 1953 sampai dengan 12 agustus 1955)
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 agustus 1955 sampai dengan 12 agustus 1956)
  6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 maret 1956 sampai dengan 24 maret 1957)
  7. Kabinet Djuanda1957-1959 (9 April 1957 samapai dengan 10 Juli 1959)

Daftar Sumber

Syuhuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Konstitusi. Jakarta: Ghalia Indonesia

Joenarto.1986.Sejarah Ketetangaraan RI.Jakarta: Bina Aksara

Joenarto.1974.Sumber-sumber Hukum Tata Negara.Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Soehino.1992.Hukum Tata Negara Sejarah Ketatnegaraan Indonesia.Yogyakarta:Liberty Yogyakarta

MD,Moh Mahfud.2010.Politik Hukum di Indonesia.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Pringgodo.1981.Tiga Undang-Undang Dasar.Jakarta: PT.Pembangunan

Yamin, Muhammad.1951.Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia.Jakarta:Ghalia Indonesia

Radjad, Dasril.2005.Hukum Tata Negara Indonesia.akarta: Rineka Cipta

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on January 10, 2012 in law

 

Tags:

MATERI PKN KELAS XI BUDAYA POLITIK

Belajar yang rajin yah,,,bsk ujian Pkn terdiri dari 30 soal pilihan ganda, soalnya ada materi pada blog ini dan kasus yang terjadi di sekitar kita,,,,,,,

selamat belajar!!!

BUDAYA POLITIK
Oleh: Desi Ariani

1. Pengertian
Menurut Almond dan Verba, dalam bukunya The Civic Culture (budaya politik kewarganegaraan) menyatakan bahwa ’’ budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya juga sikap individu terhadap peranan yang dapat di mainkan dalam sebuah sistem politik.Kemudian Lary Diamond, ahli politik yang menekuni tentang perkembangan penelitian mengenai budaya politik seebagai keyakian, sikap, nilai, ide-ide, sentimen dan dialokasikan evluasi suatu masyarakat tentang sistem politik nasionalnya dan peran dari masing-masing individu dalam sistem itu.Atau secara praktis, budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik.

2. Sistem Politik sebagai Obyek budaya Politik
• sistem politik
Sistem politik: didefinisikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan ’’keputusan-keputusan mengikat’’ suatu masyarakat.Unit sistem politik adalah tindakan-tindakan politik.Input dalam bentuk permintaan dan dukungan menjadi masukkan sistem politik.Output dalam bentuk keputusan dan tindakan politik.Jika memuasakan membangkitkan dukungan, dan jika sebaiknya akan melahirkan tuntuan baru.
• Sistem politik sebagai obyek budaya politik
oleh David Easton, diberi pengertian sebagai seperangkat interaksi yang diabstrakkan, di mana nilai-nilai dialokasikan terhadap masyarakat.Dengan kata lain, sistem politik merupakan bagian dari sistem sosial yang menjalankan alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan) yang bersifat otoratif.Untuk menggabarkan cara bekerjanya sistem politik (David Easton) (lihat pada diagram 1)

 

3. Komponen budaya politik
1. bersifat kognitif
meliputi pengetahuan/pemahaman dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik dan atributnya, seperti ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, Pemilu/pemilukada, partai politik, fungsi DPR/DPRD, Partai politik dsb
2. bersifat afektif: menyangkut perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politikcontoh: persaan optimis bahwa Pemikada langsung dpat memperoleh kepala daerah yang lebih berkualitas dan lebih dekat dengan rakyat
3. bersifat evaluatif: mengkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagimana peran indivu di dalamnya.contoh: komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pimiluka langsung sesaui dengan aturan main

4. nilai-nilai budaya politik
sistem politik yang dianut oleh suatu negara secara sederna dapat digonngkan ke dalam sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter, maka budaya politik itu dapat bersifat demokratis dan otoriter.

Nilai-nilai budaya politik demokrasi, antara lain:
Egalitarian
Pluralisme
Terbuka
Dialogis
Persuasif
Pemilihan
Independesi tinggi

nilai-nilai budaya politik otoriter, antara lain:

Feodal
Homogin
Tertutup
Dogmatis
Represif
Penunjukan
Dependensi yang tinggi

II. TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK
a. budaya politik parokial
Bahwa individu-individu memiliki pengharapan dan kepedulian yang rendah terhadap pemerintah dan pada umumnya tidak merasa terlibat.Sehingga masyarakat yang bertipe budaya politik parokial dapat pula dikatakan memiliki ciri antara lain tidak memiliki orentasi atau pandangan sama sekali baik berupa pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan penilain (evaluasi) terhadap obyek politik (sistem politik).
b.budaya politik subyek
budaya politik subyek jikasuatu masyarkat terdapat frekuansi orintasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan obyek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
c.budaya politik partisipan
memiliki orientasi terhadap seluruh obyek politik secara keseluruhan (input, output) dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik, ia disamping aktif memberikan masukan atau aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan publik (input) juga aktif dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik (output)

PERKEMBANGAN TIPE BUDAYA POLITIK MENURUT GREERT

a.budaya politik abangan
budaya politik abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia.Semacam PKI dan PNI
b. budaya politik santri
budaya politik santri adalah budaya masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan khususnya agama Islam.Pada masa lalu, kelompoksantri cenderung berafiasai pada partai NU, atau Masyumi.Kini, mereka berafialiasi pada partai seperti PKS, PKB, PPP dan partai berbasis islam lainnya.
c.budaya politik priayi
budaya politik priayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.Kelompok priayi sering kali dikontraskan dengan kelompok petani.Pada masa lalu, kelompok masyarakat priyayi berafiliasi dengan partai PNI.Kini, mereka berafiliasi dengan partai Golkar.

TIPE BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI INDONESIA
1. sebelum terbentuknya negara RI adalah kedualatan rakyat
Bung Hatta menunjukkan pijkakan budaya demokrasi itu sebenarnya tidak asing bagi rakyat indonesia, kerna tiga sifat utama yang dikandungnya, cita-cita rapat, cita-cita protes massa, cita-cita tolong menolong telah dikenal dalam demokrasi tua di tanah air kita.
Sedangkan Kuntowijoyo (1999) menatakan ada 2 pusaka budaya politik bangsa yaitu afirmatif (pengukuh kekeuasaan) yang feodalistik yang merupakan tradisi politik BU (BUDI UTOMO) dan budaya politik critical (pengawas terhadap kekusaan) yang demokratis sebagai tradisi politik SI (Serikat Islam).
Ketegangan antara budaya politik feodalistik dan budaya demokNGKrasi terlihat dari pendapatnya Soetatmo dan dr.Tjipto Mangungkusumo.
Soetatmo: melihat dari segi budaya, budaya jawa sejak zaman pergerakan nasional telah mendominasi.
Dr.Tjipto Mangukusumo: melihat dari segi ideal dari kepentingan politik bahwa masyarakat majemuk indonesia lebih tepat dikembangkan sebagai negara kesatuan yang menunung tinggi kemajemukan.Negara yang menunjung tinggi kememukan adalah negara demokratis.
Dengan demikian meskipun dalam masyarakat indonesia sebelum kemedekaan telah memiliki potensi budaya politik demokrasi atau budaya politik partisipan, tetapi juga masih dibarangi dengan kuatnya paham feodalisme.Berkembang tuan dan kauala yang dapat mendorong budaya bertipe parokial kerena masyarakat dikelompokkan atas ’’wong gede’’ dengan ’’wong cilek’’.Solidaritas kelompok yang kuat dapat mendorong peran politik yang berkembang hanya sebatas berorientasi kepada ikat kelompok.
2. setelah indonesia merdeka
 pada masa demokrasi terpimpin budaya politiknya adaah budaya feodalistik yang mana dengan konsep negara igralistik (satu kesatuan) dengan konsepsi presiden, dengan slogam bahwa semua anggota keluarga harus makan di satu meja dan bekerja di satu meja untuk menganjurkan pembentukan kabinet gorong royong, yang terdiri dari semua partai besar dan mewakili aliran pemikiran nasioalis, Islam, komunis.
 Kondisi ini berkelanjutan pada masa orde baru di mana lembaga kepresidenan sangat dominan bahkan ada kesan sakral dari kritik dan kontrol rakyat
 Pada masa orde reformasi, dengan amandemen UUD 1945 maka pemgembangan kelembangaan negara tertama atara eksekutif dengan legislatif dikembangkan pada posisi yang sama kuat.Kembagaan negara untuk mendukung negara demokrasi dan negara hukum juga berkembang pesat dewasa ini kit mengenal: MK,KY,Komnas HAM, KPK,OMBUSMAN.

III. PENGERTIAN SOSILISASI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK
Pengertian
 Gabriel A. Almond
Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
 David F. Aberle, dalam “Culture and Socialization”
Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
 Richard E. Dawson dkk.
Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

PROSES SOSIALISASI POLITIK
 Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.
 Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
 Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
 Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini

SARANA SOSIALISASI POLITIK
 Keluarga
 Sekolah
 Partai Politik
 Kelompok bergaul
 Media massa
 Perkejaan
 Kontak-kontak politik langsung

Dalam proses sosialisasi politik, kedudukan sarana diatas sama pentingya.Besar tidaknya peranan sanarana-sarana di atas tergantung kepada:
1. tingkat intesitas interaksi antara individu dengan sarana yang ada
2. proses komunikasi yang berlangsung antara individu dengan sarana tadi
3. tingkat penekunan individu yang mengalami proses sosialisasi politik
4. umur individu yang bersangkutan

Pentingnya Sosilisasi Pengemngan Budaya Politik
Budaya politik di dalam masyarakat seharusnya mengalami perkembangan kea rah yang lebih baik.Untuk itu, dibutuhkan sebuah strategi di dalam masyarakat agar budaya politiknya dapat berjalan k earah yang lebih baik.
Meneurut Samuel P.HUNTINTNGTON, modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal, yaitu rasionalsisasi wewnang, difernsiasi struktur, dan perluasan peran serta masyarakat dalam politik.
1. sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat
dengan sikap ini masyarakat tidak lagi memilih satu pilihan pilihan politik berdasarkan apa yang dipilih oleh pemimpinnya, baik pemimmpin agama maupun pemimpin adat.masyarakat memilih karena pemilihannya sendiri berdasarkan penilaian untuk masa depan yang lebih baik.ia tidak lagi memilih dengan gaya dengan gaya pilihan yang bersikap ikut-ikutan.
2. difensiasi struktur
maksudnya, sudah ada spesifikasi tugas yang perlu dilakukan.Dalam situasi ini, seseorang tidak lagi mengerjakan semua hal, misalnya, sebagai pemimpin agama dan juga sebagai politik.Bila dua tugas ini masih menyatu dalam satu orang atau satu institusi, berarti belum terjadi diferensiasi struktur di dalamnya. Dalam budaya politik yang modern, diferensiasi ini justru semekin jelas.
3. perluasan peran serta politik di dalam masyarakat
masyarakat semakin sadar atau melek politik.Mereka menyadari bahwa pilihan politik yang mereka ambil akan menentukan nasib mereka ke depan.
Bila ketiga indikator budaya politik ini sudah berkembang di dalam masyarakat maka budaya politik yang demokratis menemukan esensinya.Menurut Almond dan Verba, budaya politik demokratis merupakan gabungan dari budaya politik partisipan, subyek, dan parokial.

BUDAYA POLITIK DI NEGARA LAIN
Dalam The Civic Culture, Almond dan Verba mengemukakan hasil survei silang nasional (cross-national) mengenai kebudayaan politik. Penelitian mereka menyimpul¬kan bahwa masing-masing kelima negara yang ditelitinya, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko, mempunyai kebudayaan politik tersendiri.
 Amerika dan Inggris dicirikan oleh penerimaan secara umum terhadap sistem politik, oleh suatu tingkatan partisipasi politik yang cukup tinggi dan oleh satu perasaan yang meluas di kalangan para responden bahwa mereka dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sampai pada satu taraf tertentu.
 Tekanan lebih besar diletakkan orang-orang Amerika pada masalah partisipasi,
 sedangkan orang Inggris memperlihatkan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemerintahan mereka. Kebudayaan politik dari
 Jerman ditandai oleh satu derajat sikap yang tidak terpengaruh oleh sistem dan sikap yang lebih pasif terhadap partisipasinya. Meskipun demikian, para respondennya merasa mampu untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut.
 Sedangkan di Meksiko merupakan bentuk campuran antara penerimaan terhadap teori politik dan keterasingan dari substansinya.

VI. MEMAMPILKAN PERAN SERTA BUDAYA PARTISIPAN

warga negara yang berbudaya politik partisipan digmbarkan oleh Gabreal dan Almond sebagai suatu bentuk kultur di mana anggota-anggota masyarakat cenderung diorentasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan terhadap struktur dan proses politik serta admistratif, dengan kata lain terhadap
input dan utput dari sistem politik itu. Bebrapa sifat esensial yang dinilai dapat mewujudkan kepribadian yang demokratis, antara lain:
Menurut Laswell kepribadian demokratis meliputi:
a. sikap hangat terhadap orang lain
b. menerima nilai-nilai bersama orang lain
c. memiliki sederatan luas mengenai nilai-nilai
d. menaruh kepercayaerhadap lingkungan
e. memiliki kebebesan yang sifatnya relatif kecemasan
Oleh karena itu sifat-sifat yang akan menjadi kendala bagi perwujudan warga negara yang demokratis perlu dihindari. Sifat-sifat tersebut antara lain:
1. konservatif: yaitu suatu sikap yang mengarah pada pembentukan sikap tertutup maupun sikap ekstrim
2. otoriter: perlu dihindari karena kebribadian yang bertentangan dengan kebribadian demokratis contih: pendapat-pendapat mereka mudah dibentuk oleh sentimen
3. budaya politik subyek: berupa adanya pengkuan dan kepatuhan kepada pemerintah tanpa pelibatan urusan pemerintah harus dihindari karena hanyaa menjadi subyek yang pasif.Padahal yang diharapakan masyarakat/negara yang demokratis adalah subyek yang aktif
4. berbudya politik parokial: tidak peduli trhadap sistem politiknya
5. stone citizen dan sponge citizen
stone citizen: yaitu sukar merima pendapat orang lain dan sukar mengemukkan pendapatnya sendiri
sponge citezen termasuk kelompok busa, di mana ia mau menerima pendapat orang lainn, dia aktif berpastisipasi, tetapi ia sukar mengemukkan idea, pendapat atas isiaitif sendiri (Nu’man somantri)

 
10 Comments

Posted by on August 21, 2011 in education

 

Tags:

KEKERASAN BANGSA BERBHINEKA TUNGGGAL IKA

The Coat of arms of Indonesia

Image via Wikipedia

oleh:
Desi Ariani
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraaan
Universitas Negeri Yogykarta

Banyak sekali yang terjadi pada akhir-akhir ini yang terkadang seolah-olah mengguncang jiwa kita dan masyarakat yang terkena dampak dari kekerasaaan.Kkerasaan agaknya telah merambaj di negeri ini. Hal ini menjadi soal seirus bukan hanya persoalan penting pada permerintah namun di masyarakat sendiri yang selalu dibayang-bayangi kekegelisihan yang ketakutan dengan adanya kekersaaan tertama kekerasaaan itu di atas namakan golongan tertentu, agama tertentu.Yang demikian ini perlu adanya semangat membangun bangsa di kalngan masyarakat yang pada umumnya telah kehilangan akan kecintaan bangsa ini dengan diperlukan dadanya kesadarasn nasionalime yang ditumbuhkan sejak masih anak-anak atau di seolah dasar.

Dengan demikian maka diperlukan membangun semangat nasionalisme kembali yaitu dengan menumbuhkan rasa memiliki bangsa Indonesia.Kita perlu menguatkan kembali rasa nasionalisme di dalam jiwa manusia Indonesia. Nasionalisme didefinisikan oleh Snyder (2000: 23) sebagai the doctine that people who see themselves as distinct in thier culture, history, institutions or principle should rule themselves in political system that express and the protects those distincitive characteristic. Dengan demikian, nasionalisme dijatakan hidup jika terpenuhi dua syarat utama: adanya kesadaran berbagai budaya, sejarah, atau kelembagaaan dari para warga bangsa dan adanya prinsip untuk mengatur diri dalam suatu sistem politik tertentu yang memberi tempat bagi terekspresinya dan terlidunginya karakteristik kebangsaaan mereka.

Nasionalisme Indonesia adalah merupakan nasionalisme madani karena kesadaran kebangsaaan tersebut menyatukan perbedaaan suku, agamal ras atau golongan sosial dari semua penduduk yang mendiami suatu kesatuan wilayah bernama Indonesia. Kini nasionalisme Nasioanlisme tersebut terus menurus mengkristal ketika para pelajar dan tokoh masyarakat membentuk organisasi-organisasi sosial atau partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.Nasionalisme mengabil bentuk yang lebih nyata ketika para pemimpin bangsa merumuskan dasar negara pancasila dan konstitusi negara UUD 1945 dan ketika para tokoh Islam bersedia menganggalkan tujuh kata ‘’ dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya’’ saat menyusun pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap watak pluralme negara yang akan mereka dirikan.Menyebt diri sebagai bangsa Indonesia menjadi sesuau yang membagakan karena peran kepemimpinan Indonesia di dunia Non Block yang dijuluki Bung karno sebagai the new emerging forces.

Banyak orang merasakan pudarnya rasa keindonesiaan kita. Kita adalah bangsa yang plural, tetapi di pihalk lain bayak suku bangsa di Indonesia hidup dalam komunitas yang homogen dengan identitas kultur dan batas-batas teritorialnya sendiri. Di kampung halamannya, etnis lokal atau kultur pribumi merupakan sesuatu yang dominan, yang berfungsi sebagai sistem acuan dalam membimbing dengan selektif anggota komunitas tersebut melaksnakan aktivitas kesehariannya dan cara mereka memandang keadaan sekelilingnya dengan mereka sebabai bagian mikro di dalamnya.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan lemah lembut, tetapi Indonesia juga mempunyai tradisi komunal yang keras. Robert Cribb mengatakan secara intrisik masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang damai. Belanda menyebut orang Jawa sebagai manusia yang paling lembut di muka bumi (het zachtste volk ter aarde), tetapi sejarah Jawa abad ke-18 penuh simbahan darah akibat peperangan dan pembaaian.Kekejaman suku Jawa dan suku-suku lain di Indonesia juga tampak sekitar 2 juta peningkut PKI dibantai pada tahun 1965 Suku Madura mempunyai tradisi carok, suku bugis Makassar mempunyai tradisi siri, keduanya adalah tradisi membalas dendam karena dipermalukan harga diri dan kehornatannya dengan menantang berkelahi degan pihak yang mempermaulaknnya sampai salah satu di antara mereka tewas.

Dinamika nasionalisme Indonesia juga dapat dilihat dari cara masyarakat Indonesia menyikapi perbedaaan agama dalam hububgan sosial. Secara tradisional masyarakat indonesia cenderung moderat dan toleran dalam menyikapi perbedaaan agama. Iklim toleransi beragamaseperti ini tercermin pada kali diselengggarakan penghelatan perhelatan publik publik bernuasana agama. Peserta acara akbar tersebut mendapat sambutan yang hangat dari penduduk setempat.

Untuk itu hadirnya negara sangat diperlukan dalam upaya penyadaran nasionalime kembali khususnya pada bidang pendidikan yang cukup dirasa strategis untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang lebih baik dengan mensosialisasikan nilai-nilai multikulturalisme sehinggga diharapakan warga negara memahami hakekat Nasionalisme yang berbhineka Tunggal Ika.

 
1 Comment

Posted by on May 13, 2011 in education

 

Tags: ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.